Presiden Prabowo Fokuskan Diplomasi ASEAN Untuk Isu Stabilitas

Presiden Prabowo Fokuskan, yang resmi menjabat sejak Oktober 2024, mengarahkan fokus kebijakan luar negerinya pada upaya memperkuat peran Indonesia di ASEAN dengan titik berat pada isu stabilitas kawasan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 yang di gelar di Laos pada Mei 2025, Prabowo menyampaikan pidato tegas mengenai urgensi menjaga netralitas dan kesatuan ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ASEAN harus menjadi jangkar stabilitas dan perdamaian, bukan menjadi ajang perebutan pengaruh.

“Indonesia memandang bahwa keamanan regional bukan hanya soal pertahanan militer, tapi juga tentang komitmen bersama untuk dialog, kerja sama ekonomi yang adil, dan penyelesaian damai atas konflik,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Salah satu agenda utama yang di dorong Indonesia adalah penguatan Forum Keamanan ASEAN dan revitalisasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang selama ini di nilai kurang konkret. Prabowo mendorong agar AOIP tidak hanya menjadi kerangka kerja simbolik, tetapi juga mencakup kebijakan nyata seperti kerja sama keamanan maritim, latihan gabungan penanggulangan bencana, hingga mekanisme deteksi dini potensi konflik.

Presiden Prabowo Fokuskan juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi sebagai penopang stabilitas. Ia mendorong penyelarasan antara inisiatif infrastruktur ASEAN dengan proyek nasional Indonesia, seperti pelabuhan di Kalimantan Utara yang bisa dikaitkan dengan koridor logistik lintas ASEAN. Langkah ini di harapkan dapat menciptakan interdependensi ekonomi yang kuat antarnegara kawasan, sehingga meminimalisir potensi konflik.

Isu Laut China Selatan: Sikap Tegas Indonesia Dalam Bingkai ASEAN Sesuai Presiden Prabowo Fokuskan

Isu Laut China Selatan: Sikap Tegas Indonesia Dalam Bingkai ASEAN Sesuai Presiden Prabowo Fokuskan saat ini adalah konflik berkepanjangan di Laut China Selatan. Presiden Prabowo memposisikan Indonesia sebagai pihak netral namun tegas dalam menegakkan hukum internasional. Dalam pernyataannya di KTT ASEAN, ia menyatakan bahwa semua pihak harus mematuhi UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum tertinggi di laut.

Prabowo juga menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer, pembangunan pangkalan buatan, dan insiden penangkapan kapal di wilayah yang di sengketakan. Indonesia, meskipun bukan pihak pengklaim langsung, memiliki kepentingan besar dalam menjaga jalur pelayaran dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang aman di sekitar perairan Natuna.

“Indonesia tidak akan pernah mundur dalam mempertahankan kedaulatan di wilayah ZEE kami. Namun kami juga tidak ingin ASEAN terpecah karena konflik ini. Diplomasi harus menjadi senjata utama,” ujarnya dalam sesi tertutup bersama para kepala negara ASEAN.

Presiden Prabowo mendesak percepatan finalisasi Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok, yang telah terkatung-katung selama lebih dari satu dekade. Ia mengusulkan agar ASEAN secara kolektif menyusun draft bersama yang mengikat secara hukum, bukan hanya prinsip moral, agar kepastian hukum di kawasan dapat di tegakkan.

Langkah Indonesia ini mendapat respons positif dari beberapa negara ASEAN, termasuk Vietnam dan Filipina, yang selama ini berseberangan langsung dengan Tiongkok. Bahkan Malaysia mendukung inisiatif Indonesia untuk membentuk Maritime Peace Initiative di bawah ASEAN yang melibatkan kerja sama dalam pelatihan penjaga pantai, pertukaran intelijen maritim, serta pengawasan satelit bersama.

Dengan mengedepankan peran sebagai “penjaga stabilitas” tanpa harus berpihak, Indonesia berharap dapat mempersempit eskalasi dan menciptakan norma kawasan yang di dasarkan pada keadilan, bukan kekuatan. Strategi diplomasi Prabowo dalam isu Laut China Selatan menjadi ujian besar pertama bagi kepemimpinannya di panggung internasional.

Krisis Myanmar Dan Kemanusiaan: Prabowo Dorong Peran ASEAN Yang Lebih Kuat

Krisis Myanmar Dan Kemanusiaan: Prabowo Dorong Peran ASEAN Yang Lebih Kuat, ASEAN mengalami tekanan global untuk bertindak lebih tegas terhadap krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Presiden Prabowo menyadari bahwa kelambanan ASEAN dalam menangani isu Myanmar telah menggerus kredibilitas kawasan di mata dunia internasional.

Pada KTT ASEAN 2025, Prabowo menyerukan pendekatan baru yang lebih terkoordinasi dan memiliki dampak nyata. Ia menyatakan bahwa “prinsip non-intervensi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan penderitaan rakyat Myanmar terus berlarut-larut.” Indonesia mengusulkan pembentukan Tim Diplomatik Tingkat Tinggi ASEAN untuk menjembatani dialog antara junta militer dan kelompok oposisi sipil.

Usulan ini di dukung dengan komitmen konkret: Indonesia siap mengirim utusan khusus presiden serta bantuan logistik untuk misi kemanusiaan di wilayah perbatasan Myanmar–Thailand. Prabowo juga menawarkan mediasi melalui jalur militer ke militer (military-to-military diplomacy), mengingat latar belakangnya yang kuat di sektor pertahanan. Pendekatan ini dinilai realistis karena mampu menjangkau aktor-aktor kekuasaan di Myanmar yang selama ini tidak tersentuh oleh jalur diplomasi sipil.

Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara lebih aktif dalam penyelesaian krisis ini. Dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, ia menyampaikan pentingnya kerja sama antara ASEAN. Dan lembaga internasional untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan memantau situasi pengungsi Rohingya.

Kebijakan aktif Indonesia ini mendapat sambutan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga HAM internasional. Namun, tantangan internal ASEAN tetap menjadi hambatan, karena sebagian negara anggota masih menolak sanksi atau pendekatan konfrontatif terhadap Myanmar. Oleh karena itu, diplomasi Prabowo di arahkan pada mencari konsensus melalui diplomasi. Tenang (quiet diplomacy) sembari tetap memberikan tekanan moral dan politik.

Dengan mengedepankan prinsip humanisme dalam diplomasi ASEAN, Indonesia di bawah Prabowo berupaya mengembalikan peran ASEAN. Sebagai komunitas yang tidak hanya berbicara soal ekonomi dan pertahanan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Peran Indonesia Sebagai Penengah Global: ASEAN Sebagai Platform Strategis

Peran Indonesia Sebagai Penengah Global: ASEAN Sebagai Platform Strategis bukan sekadar forum regional. Tetapi sebagai platform strategis untuk memainkan peran Indonesia di tataran global. Di tengah dinamika dunia yang semakin multipolar, ASEAN dapat menjadi jembatan dialog antara kekuatan besar, sekaligus representasi kepentingan negara-negara berkembang.

Indonesia mendorong agar ASEAN lebih terlibat dalam diskusi global, seperti perubahan iklim, keamanan pangan, energi bersih, dan digitalisasi. Dalam berbagai forum, Prabowo menegaskan bahwa stabilitas kawasan hanya bisa di capai. Jika ASEAN turut aktif membentuk tatanan dunia baru yang inklusif.

Ia mendorong penyelarasan antara ASEAN dengan G20 dan APEC, serta mengusulkan pembentukan. ASEAN Global Strategy Council—sebuah think tank regional yang fokus pada geopolitik, ekonomi digital, dan krisis global. Lembaga ini akan menjadi pusat kajian independen dan pemberi rekomendasi strategis kepada para pemimpin ASEAN.

Dalam diplomasi luar negeri Indonesia, Prabowo juga mengintensifkan peran negara-negara. Non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin dalam hubungan ASEAN. Menurutnya, ASEAN harus membuka diri terhadap mitra global baru. Tanpa melulu tergantung pada arsitektur lama yang didominasi kekuatan Barat dan Tiongkok.

Upaya ini di wujudkan dengan memperkuat misi diplomatik Indonesia di kawasan tersebut. Dan mempromosikan ASEAN sebagai kawasan netral dan stabil yang siap menjadi mitra global. Langkah tersebut sejalan dengan semangat Bandung Spirit yang terus di gaungkan Indonesia sejak era Presiden Soekarno.

Dengan pendekatan ini, Presiden Prabowo tidak hanya ingin menjadikan ASEAN sebagai pelindung kawasan, tetapi juga sebagai pionir tatanan dunia baru. Melalui diplomasi aktif, inklusif, dan strategis, Indonesia berupaya mewujudkan Asia Tenggara yang aman, makmur. Dan berperan penting dalam peta global abad ke-21 sesuai dengan Presiden Prabowo Fokuskan.