Purbaya Yudhi Sadewa Menilai Kementerian Keuangan Selama Ini Lebih Berperan di Belakang Layar dalam Proses Pemulihan Pascabencana
Purbaya Yudhi Sadewa menilai Kementerian Keuangan selama ini lebih berperan di belakang layar dalam proses pemulihan pascabencana. Ia menyinggung bahwa Kemenkeu kerap baru muncul saat proses pembayaran, setelah pekerjaan di lapangan di jalankan oleh kementerian dan lembaga terkait. Dalam nada santai namun kritis, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya pembiayaan pembangunan jembatan melalui mekanisme utang. Pengakuan ini membuat suasana rapat menjadi lebih cair.
Sebuah momen tak terduga terjadi dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana DPR RI di Banda Aceh. Rapat yang seharusnya membahas isu serius terkait infrastruktur dan pemulihan wilayah terdampak bencana mendadak di warnai gelak tawa para pejabat negara. Penyebabnya adalah dialog singkat namun jenaka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Ketika Menkeu mempertanyakan mekanisme pembiayaan pembangunan jembatan darurat yang dilakukan TNI AD, muncul pertanyaan spontan yang membuat hadirin tertawa. “Kalau utang beli jembatan, jaminannya apa?” tanya Purbaya. Jawaban KSAD pun singkat dan menggelitik: “Ya tentara, Pak.”
Dialog tersebut mencairkan suasana rapat yang di hadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Di balik candaan itu, tersimpan persoalan serius mengenai tata kelola anggaran, mekanisme pembiayaan darurat, dan peran TNI dalam pembangunan infrastruktur pascabencana.
Situasi ini menunjukkan bahwa meski suasana rapat bisa cair dengan candaan, isu mendasar tetap penting untuk di perhatikan. Pemerintah dan DPR perlu memastikan mekanisme pembiayaan darurat berjalan transparan dan akuntabel. Koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci agar peran TNI dalam pembangunan infrastruktur darurat tidak terhambat. Selain itu, sistem pengawasan anggaran harus jelas untuk mencegah risiko kesalahan atau keterlambatan pembayaran di masa mendatang.
TNI AD dan Peran Darurat dalam Pembangunan Jembatan
Penunjukan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai komandan satuan tugas percepatan pembangunan jembatan menegaskan Peran Darurat TNI AD dalam Pembangunan Jembatan di wilayah terdampak bencana. Dalam kondisi pascabencana yang mendesak, TNI AD di tuntut bergerak cepat untuk memulihkan akses dan konektivitas. Hal ini harus di lakukan meski prosedur birokrasi belum sepenuhnya berjalan. Kecepatan dan kesiapsiagaan menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat di lapangan segera terjawab.
Maruli menjelaskan, demi menjaga konektivitas antarwilayah, TNI AD mengambil langkah cepat dengan mengadakan jembatan dan peralatan pendukung melalui mekanisme utang kepada pihak penyedia. Langkah ini diambil agar pembangunan tidak terhambat, terutama di wilayah yang aksesnya terputus akibat bencana alam.
Jembatan jenis aramco dan berbagai sarana pendukung lainnya telah di borong dari pabrik-pabrik, bahkan hingga menghabiskan stok yang tersedia. TNI AD juga meminta produsen untuk segera memproduksi ulang demi memenuhi kebutuhan di tiga provinsi terdampak. Semua di lakukan atas dasar kepercayaan, tanpa pembayaran di muka.
Keputusan tersebut menunjukkan bagaimana TNI AD menjalankan peran nonmiliter dalam konteks kemanusiaan dan pembangunan nasional. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan sistem keuangan dan koordinasi lintas kementerian dalam situasi darurat.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat, TNI AD kerap menjadi garda terdepan yang mengisi kekosongan ketika mekanisme sipil belum siap. Pendekatan pragmatis yang diterapkan di lapangan mampu mempercepat pemulihan. Namun, hal ini juga menempatkan institusi militer pada beban tanggung jawab yang melebihi fungsi utamanya. Situasi ini menunjukkan kuatnya kepercayaan negara kepada TNI AD sekaligus menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang seimbang.
Ketika Prajurit Bekerja Tanpa Bayaran Penuh
Ketika Prajurit Bekerja Tanpa Bayaran Penuh, kondisi mereka di lapangan menjadi sorotan serius. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa para prajurit TNI AD yang terlibat dalam pembangunan jembatan hingga saat ini belum menerima gaji sebagaimana mestinya. Mereka hanya memperoleh dukungan konsumsi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, semangat pengabdian tetap tinggi demi kelancaran pemulihan pascabencana.
“Kalau dari sisi kami, semuanya masih swadaya,” ungkap Maruli. Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut masih bisa di tanggung dalam jangka pendek. Namun, jika berlarut-larut, hal ini akan menjadi persoalan serius. Pernyataan itu di sampaikan dengan nada jujur, meski di balut humor khas militer.
Situasi ini menggambarkan dedikasi prajurit di lapangan. Mereka tetap bekerja meski fasilitas dan hak finansial belum terpenuhi sepenuhnya. Tugas negara di jalankan dengan mengandalkan semangat pengabdian, bukan hanya imbalan materi.
Namun kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah. Semangat pengabdian prajurit tidak boleh di manfaatkan tanpa sistem pendukung yang jelas. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan prajurit harus berjalan seiring, terutama dalam operasi besar yang melibatkan anggaran negara.
Tanpa sistem pendukung memadai, risiko kelelahan dan penurunan motivasi prajurit meningkat. Hal ini bisa menghambat efektivitas operasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun mekanisme pembiayaan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap langkah percepatan pembangunan tetap terjamin dari sisi administratif maupun finansial. Sinergi antara TNI AD, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar semangat pengabdian prajurit tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dihargai secara layak.
Dengan sistem yang jelas dan koordinasi yang baik, peran TNI AD dalam pembangunan darurat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan beban tambahan. Hal ini juga menjaga semangat dan kesejahteraan prajurit tetap terjaga.
Catatan Penting bagi Tata Kelola Anggaran Pascabencana
Catatan Penting Bagi Tata Kelola Anggaran Pascabencana muncul dari momen tawa dalam rapat koordinasi tersebut. Meskipun suasana terlihat ringan, kenyataannya mekanisme pembiayaan pascabencana masih memiliki banyak celah yang perlu di perbaiki. Seringkali, ketika satu institusi bergerak cepat menanggulangi kebutuhan di lapangan, institusi lain tertinggal dalam hal administrasi dan penganggaran, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi tantangan tersendiri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengakui bahwa peran kementeriannya kerap berada di “belakang layar”, membayar tagihan setelah pekerjaan di lakukan. Ia juga mengaku baru mengetahui besarnya utang yang timbul dari pembelian jembatan oleh TNI AD. Hal ini menunjukkan kurangnya sinkronisasi informasi antar lembaga.
Rapat koordinasi tersebut di gelar menjelang kunjungan Presiden ke Aceh, sehingga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret. DPR RI melalui pimpinan rapat menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kejadian serupa tidak berulang.
Ke depan, pemerintah di harapkan dapat merumuskan skema pembiayaan darurat yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Dengan demikian, institusi seperti TNI tidak perlu mengambil risiko finansial besar demi menjalankan tugas kemanusiaan. Transparansi, kecepatan, dan kejelasan tanggung jawab anggaran menjadi kunci dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap mekanisme pembiayaan darurat terintegrasi dengan baik antara kementerian, lembaga, dan pihak terkait di lapangan. Hal ini bertujuan agar peran TNI AD maupun institusi lain dalam penanganan bencana tidak terhambat oleh masalah administratif atau keterlambatan anggaran. Pendekatan yang terencana dan transparan juga akan menjaga kesejahteraan prajurit serta memastikan percepatan pemulihan berjalan efektif, cepat, dan berkelanjutan, seperti yang di sampaikan oleh Purbaya.
