Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Rp100 Miliar untuk Rasuna Said

Pemprov DKI Jakarta akan menata Jalan Rasuna Said, termasuk membongkar tiang monorel mangkrak puluhan tahun.

Pemprov DKI Jakarta Akan Menata Jalan Rasuna Said, Termasuk Membongkar Tiang Monorel Mangkrak Puluhan Tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki wajah kota, menata infrastruktur, dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh pengguna jalan.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana Rp100 miliar untuk melakukan penataan kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Salah satu fokus utama dari anggaran ini adalah pembongkaran tiang-tiang monorel mangkrak yang telah terbengkalai puluhan tahun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya di gunakan untuk membongkar tiang monorel.

Menurut Pramono, pembongkaran fisik tiang monorel hanya memerlukan biaya sekitar Rp254 juta. “Anggaran untuk bongkar saja Rp254 juta,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta Pusat. Sisanya, kata dia, di alokasikan untuk penataan jalan, trotoar, dan taman di sepanjang Rasuna Said, sekaligus untuk mendukung infrastruktur dan estetika kawasan yang menjadi pusat bisnis dan diplomasi ibu kota.

Langkah ini di lakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan jalan bagi pengendara, pejalan kaki, dan warga sekitar. Dengan begitu, anggaran Rp100 miliar bukan sekadar untuk membongkar, tetapi juga memperbaiki tata ruang publik dan mobilitas warga Jakarta.

Biaya Pembongkaran

Meski sering menjadi sorotan, biaya pembongkaran tiang monorel ternyata hanya sebagian kecil dari total anggaran. Anggaran Rp254 juta di gunakan untuk pemotongan, pengangkutan, dan pembersihan struktur beton yang tertinggal sejak proyek monorel terbengkalai. Struktur beton yang menonjol di jalan utama ini sudah lama di anggap mengganggu estetika dan kenyamanan berlalu lintas.

Pramono menegaskan bahwa angka Rp100 miliar mencakup keseluruhan paket penataan kawasan, termasuk perbaikan jalan, trotoar, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan kata lain, pembongkaran monorel hanyalah salah satu item dari daftar pekerjaan yang lebih luas.

Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat yang menilai penggunaan anggaran terlihat terlalu besar di bandingkan dengan pekerjaan yang terlihat sederhana. Pemerintah berharap dengan penjelasan ini, publik bisa memahami proporsi dan prioritas penggunaan dana tersebut.

Selain itu, anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan pekerjaan secara terencana, aman, dan efisien, tanpa menimbulkan risiko bagi pengguna jalan maupun lingkungan sekitar.

Fokus Penataan Jalan dan Fasilitas Publik

Fokus Penataan Jalan dan Fasilitas Publik menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta di kawasan Rasuna Said. Selain membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak, pemerintah merencanakan perbaikan badan jalan agar arus kendaraan lebih lancar, pelebaran trotoar termasuk jalur di fabel, penataan saluran air dan drainase, serta pengembangan ruang hijau dan fasilitas publik seperti taman dan tempat duduk. Langkah-langkah ini di harapkan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan estetika kawasan sekaligus mendukung mobilitas warga.

Selain membongkar tiang monorel, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah langkah penataan kawasan Rasuna Said. Fokus utama meliputi:

• Perbaikan badan jalan, agar arus kendaraan lebih lancar dan aman.

• Pelebaran trotoar untuk pejalan kaki, termasuk jalur khusus difabel.

• Penataan saluran air dan drainase, untuk mencegah genangan saat hujan.

• Pengembangan ruang hijau dan fasilitas publik, seperti taman dan tempat duduk untuk warga.

Langkah-langkah tersebut di harapkan meningkatkan kualitas infrastruktur, estetika, dan kenyamanan kawasan Rasuna Said. Kawasan ini di kenal sebagai pusat bisnis, kantor kedutaan, dan jalur transportasi publik yang sibuk. Penataan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki wajah kota Jakarta sekaligus mendukung mobilitas warga.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur, Yustinus Prastowo, menambahkan bahwa kawasan Kuningan, termasuk Rasuna Said, memiliki peran strategis. Selain pusat ekonomi, di kawasan ini terdapat lebih dari 11 kantor kedutaan, jalur LRT, dan rute Transjakarta yang padat. Penataan kawasan harus di lakukan secara menyeluruh agar fungsi ekonomi, diplomasi, dan transportasi tetap optimal.

Reaksi Publik dan Tantangan Transparansi

Reaksi Publik dan Tantangan Transparansi muncul seiring pengumuman alokasi dana Rp100 miliar untuk penataan Rasuna Said. Beberapa pihak, termasuk anggota DPRD Jakarta Ali Lubis dari Fraksi Gerindra, menyoroti penggunaan anggaran publik yang harus jelas dan proporsional. Ia mempertanyakan apakah dana sebesar itu tepat di alokasikan untuk pekerjaan yang sebagian besar bukan merupakan aset Pemprov Jakarta, sehingga menuntut keterbukaan dan penjelasan rinci dari pemerintah terkait penggunaan dana tersebut.

Meskipun langkah ini mendapat dukungan, sejumlah pihak tetap menyoroti alokasi dana Rp100 miliar. Anggota DPRD Jakarta, Ali Lubis dari Fraksi Gerindra, menekankan bahwa penggunaan anggaran publik harus jelas dan proporsional. Ia mempertanyakan apakah dana sebesar itu tepat di gunakan untuk pekerjaan yang sebagian besar bukan aset Pemprov Jakarta.

Kritik ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran. Namun, pemerintah menekankan bahwa paket penataan ini lebih dari sekadar pembongkaran tiang monorel. Dana yang di alokasikan di rancang untuk mencakup berbagai kebutuhan fasilitas publik dan perbaikan infrastruktur di kawasan strategis.

Tantangan lain yang di hadapi Pemprov adalah koordinasi lintas instansi. Pekerjaan penataan harus melibatkan pengawas, kontraktor, serta pengelola aset monorel. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pelaksanaan sesuai dengan peraturan pengelolaan anggaran daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, evaluasi dan pengawasan rutin di perlukan untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan tujuan. Peningkatan fasilitas, pelebaran jalan, dan penataan taman harus bisa di rasakan oleh semua pihak, mulai dari pengguna jalan hingga masyarakat sekitar.

Penutup: Lebih dari Sekadar Bongkar Tiang

Penutup: Lebih dari Sekadar Bongkar Tiang, kasus tiang monorel di Rasuna Said menegaskan bahwa proyek pemerintah sering mencakup banyak dimensi sekaligus. Selain pembongkaran fisik, perhatian juga di fokuskan pada penataan jalan, fasilitas publik, dan perbaikan estetika kawasan. Langkah ini di harapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, pengendara, dan citra kota, sehingga anggaran yang di keluarkan bukan sekadar untuk satu pekerjaan terbatas, tetapi untuk perbaikan menyeluruh kawasan strategis ibu kota.

Kasus tiang monorel di Rasuna Said menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah bisa melibatkan banyak aspek sekaligus. Pembongkaran fisik hanyalah sebagian kecil dari paket penataan kawasan. Sisanya di alokasikan untuk penataan jalan, fasilitas publik, dan perbaikan estetika yang berdampak luas bagi warga dan pengendara.

Dengan anggaran yang memadai dan perencanaan matang, Pemprov Jakarta berupaya menghadirkan kawasan Rasuna Said yang lebih aman, nyaman, dan tertata. Langkah ini juga menunjukkan bahwa penggunaan dana publik harus memprioritaskan manfaat bagi masyarakat luas.

Ke depan, keberhasilan proyek ini di harapkan menjadi contoh bagaimana anggaran publik dapat di gunakan secara transparan, efisien, dan berfokus pada kebutuhan nyata warga Jakarta. Penataan Rasuna Said bukan sekadar membongkar tiang monorel, tetapi memperbaiki wajah kota, mobilitas publik, dan kualitas hidup warganya.

Langkah penataan kawasan Rasuna Said menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan perubahan nyata di ruang publik ibu kota. Setiap elemen, mulai dari pembongkaran tiang monorel hingga perbaikan jalan, trotoar, dan fasilitas publik, di rancang agar memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, pengendara, dan pengguna transportasi umum. Dengan pengawasan yang ketat dan perencanaan menyeluruh, proyek ini juga menjadi upaya memperkuat transparansi penggunaan anggaran serta memastikan setiap rupiah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Jakarta, sekaligus menegaskan peran strategis Pemprov DKI Jakarta.